RDP DPRD: Bahas penggusuran lahan kebun warga, Asikine: Kotabaru akan melakukan perlawanan!

sentral14.com, Kotabaru -
Ruang rapat paripurna DPRD Kotabaru dipenuhi warga; Sei. Pasir, Mekarpura, Salino,Kecamatan Pulau Laut Tengah, Senin (05/06/17).

DPRD kedatangan Gabungan Ormas/LSM/LBH Saijaan dan puluhan warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Tengah yang menyampaikan aspirasi.

Baca juga : http://www.sentral14.com/2017/05/kebun-masyakat-di-gusur-gabungan-lsm.html?m=1

Gabungan Ormas/LSM/ LBH Saijaan yang hadir mendampingi masyarakat dalam RDP DPRD ini diantaranya; HS. Kamaruddin, Pembina LSM Lumbung Saijaan, Junaidi, Ketua LSM Lumbung Saijaan, MN. Asikine Ngile, SH, LBH Saijaan, Hafizd Halim, GNPK Kotabaru, Agusaputra Wiranto, PDKMS, Yudi Sunardi, Ormas Garda Nusantara, Sutrisno, LBKNS (Lembaga Kesehatan Nasional Semesta), Ayatullah Khumeini, Aliansi Indonesia, dan LSM Formula, Marikan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin wakil pimpinan I DPRD, Muhammad Arif dan didampingi wakil pimpinan II DPRD, H.Mukhni.AF serta dihadiri sebagian besar anggota DPRD terungkap 3 (tiga) point aspirasi yang disampaikan masyarakat diantaranya;

Persoalan penggusuran lahan kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan sawit. Persoalan terkait lahan PT. Inhutani II Kotabaru. Dan Amdal perusahaan.

RDP DPRD ini hanya beragendakan mendengar aspirasi masyarakat yang akan di bahas di Komisi I, II, dan III dan selanjutnya RDP DPRD kembali diagendakan dengan menghadirkan Bupati Kotabaru, Dinas terkait, dan pihak perusahaan.

Belum jelas alat-alat berat milik siapa yang menggusur lahan kebun masyarakat itu.

Namun dalam penyampaian aspirasi (tidak menuduh), diantara Gabungan Ormas/LSM/ LBH Saijaan yang hadir mengetahui dilapangan ada keterkaitan dengan PT.MSAM (Multi Sarana Agro Mandiri) dan PT. EAS (Eshan Agro Senthosa) yang juga disebut-sebut terkait dengan salah seorang pengusaha "batubara seberang".

MN. Asikine Ngile, SH, Ketua LBH Saijaan dalam paparannya menyampaikan fakta-fakta yang ia dapat dilapangan.

"Kebun; karet, sawit, padi, durian masyarakat dibloking. Perusahaan membuat jalan menggunakan alat berat," katanya.

Siapa pelakunya? Katanya MSAM,"kutip Asikine.

Faktanya, tambah Asikine, kebun-kebun (yang digusur) itu milik masyarakat, terlepas apakah lahannya itu milik PT. Inhutani atau perusahaan lain.

Anehnya, lanjut Asikine, jaman sekarang ini masih ada "orang" yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.
"Tahun ini, masih ada aparat kita, pengusaha yang melakukan itu,"imbuhnya.

Informasi itu ia dapatkan setelah mencek langsung ke lapangan.

" Para pengusaha boleh lah "menjajah" negara tetangga tapi, jangan "menjajah" kita karena kotabaru ini berdaulat. Kita punya Pemerintahan yang baik dan DPRD yang kuat,"ungkapnya.

Ia juga menyesalkan ada aparat keamanan yang berdiri diatas alat berat saat melakukan tindakan itu. " Ini menakut nakuti warga,"ucapnya.

Dikatakannya, sudah pula Ia tanyakan ke Komnas HAM. Tindakan (penggusuran) itu masuk kategori pelanggaran HAM.

Keanehan lainnya disebutkannya pula, "sawit di gusur, yang ditanam sawit?".

" Kita tidak menolak investasi di Kotabaru tapi pakai tata krama,"tuturnya.

Ia menegaskan, "hentikan semua kegiatan itu. Tarik alat-alat berat itu. Ia minta ada penataan ulang.

Penataan ulang yang ia maksud adalah, dikawasan yang luas itu jangan semua di tanam sawit. Tanam juga karet, padi, dan hutan durian tetap dipertahankan.

" Kalau semua ditaman sawit. Sawitnya gak tumbuh, batu baranya diambil?. Karena data geologi, potensi kotabaru ini tambang batu bara. Ini jadi kekhawatiran. Pura-pura tanam sawit, bawahnya di gali-gali,"ucapnya.

" DPRD kita harus berani!".
"Kotabaru akan melakukan perlawanan!", pungkasnya.
(IHA)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: