Wanita Pemurah dari Pulau Laut Timur Itu yang Wakili Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalsel Sambutan di Kantor BPK Kalsel

(Foto: Ist) 

Pada hari Selasa yang penuh persahabatan, 26 Mei 2026, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru menjadi saksi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Acara itu dihadiri para pemangku amanah daerah. 

Mewakili ketua DPRD kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, hadirlah Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Suwanti, menyampaikan titah sambutan di hadapan para hadirin.

Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Hj Suwanti menuturkan bahwa penyerahan LHP pada hari ini bukanlah sekadar istiadat tahunan belaka. 

“Penyerahan laporan ini memiliki makna yang sangat penting. Ia adalah wujud nyata sistem check and balance, sebagai tiang penopang tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan senantiasa berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Wanita kuat dan sabar dari Pulau Laut Timur ini mengingatkan, sebagaimana amanat undang-undang, pemeriksaan yang dijalankan oleh BPK adalah senjata pengawasan strategis. Gunanya tiada lain agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, taat pada aturan, hemat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, hukum, dan rakyat.

“Oleh sebab itu, setiap butir rekomendasi dalam laporan ini hendaklah menjadi cermin bagi kita semua. Jadikanlah ia bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan mutu perencanaan serta pelaksanaan anggaran,” tegasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD, kata Suwanti, berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan serius, konsisten, dan tanpa lengah. 

“Kami meyakini, mutu pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari opini semata. Ia harus tercermin pada pelayanan publik yang kian baik, pembangunan yang kian cepat, program yang kian tepat sasaran, dan kesejahteraan rakyat yang kian meningkat. Sebab, setiap rupiah yang dikelola adalah titipan rakyat yang wajib dijaga secara moral, administratif, dan konstitusional.”

Hj Suwanti juga menyadari bahwa tantangan ke depan kian berat. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi semakin tinggi. Maka diperlukanlah sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan internal, dan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal.

“Dengan pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik, serta integritas yang kokoh, insya Allah pembangunan Banua akan berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Kalimantan Selatan yang kita cintai,” tuturnya.

Di akhir sambutan, atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, Hj Suwanti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Kalsel atas tugas konstitusional yang dijalankan secara profesional, independen, dan penuh integritas. 

Wanita pemurah ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota yang telah bekerja keras mengelola keuangan daerah tahun 2025. 

“Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen bersama menuju pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan terpercaya. Semoga sinergi kita terus lestari demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya. (Pujianoor/IWAN) 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: