DPRD Kotabaru Sepakati Toleransi Dokumen Kapal Nelayan Hingga Akhir Desember 2026
 |
| Foto: Dok |
DPRD Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026.
Ketua DPRD Hj. Suwanti menutup rapat dengan kesepakatan memperkuat komunikasi pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat, serta mendorong Dinas Perikanan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Batulicin Afzhal, Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero.
Usman Pahero menyampaikan, keterlambatan penerbitan dokumen kapal sudah berlangsung berbulan-bulan dan berdampak pada tertundanya aktivitas melaut serta meningkatnya biaya operasional nelayan.
Menanggapi hal itu, Afzhal menjelaskan kendala tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal. Pihaknya meminta pemilik kapal segera melengkapi kekurangan administrasi agar sertifikat dapat diterbitkan lebih cepat.
Sementara itu, H. Zaenal Arifin mengatakan Dinas Perikanan memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih mengurus dokumen. Namun, nelayan tetap wajib melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. (Ril)
0 Response to "DPRD Kotabaru Sepakati Toleransi Dokumen Kapal Nelayan Hingga Akhir Desember 2026"
Posting Komentar